Pendahuluan

Setiap masyarakat membutuhkan jawaban atas pertanyaan yang tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sangat mendasar: kita ingin hidup bersama seperti apa? Pertanyaan ini muncul di keluarga, sekolah, desa, kota, negara, bahkan dunia. Di kelas, misalnya, siswa dan guru membutuhkan aturan agar pembelajaran berjalan tertib. Di masyarakat, warga membutuhkan hukum, kebiasaan, lembaga, dan nilai bersama agar perbedaan tidak berubah menjadi kekacauan. Di tingkat negara, bangsa membutuhkan arah: apa yang dianggap adil, bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana kekayaan dibagi, dan bagaimana martabat manusia dihormati.

Di sinilah kita mulai memahami ideologi.

Secara sederhana, ideologi dapat dipahami sebagai kumpulan gagasan, nilai, keyakinan, cita-cita, dan cara bertindak yang memberi arah bagi kehidupan bersama. Ideologi tidak hanya berisi pendapat pribadi. Ideologi biasanya berbicara tentang masyarakat: bagaimana manusia seharusnya hidup, siapa yang berhak memimpin, apa yang disebut keadilan, apa tujuan negara, dan bagaimana perubahan sosial harus dilakukan. Dalam ilmu politik, ideologi sering dijelaskan sebagai seperangkat gagasan yang memberi dasar bagi tindakan politik dan membantu orang memahami dunia sosial-politik di sekitarnya (Heywood, 2021).

Agar lebih mudah, bayangkan sebuah sekolah memiliki semboyan: “jujur, disiplin, dan peduli.” Jika semboyan itu hanya ditempel di dinding, ia belum menjadi pedoman hidup. Tetapi jika nilai jujur memengaruhi cara ujian dilakukan, nilai disiplin memengaruhi aturan hadir tepat waktu, dan nilai peduli memengaruhi cara siswa membantu teman yang kesulitan, maka nilai itu mulai bekerja sebagai arah bersama. Dalam lingkup negara, ideologi bekerja pada tingkat yang jauh lebih luas: ia memengaruhi pendidikan, hukum, ekonomi, kebijakan sosial, dan cara warga membayangkan masa depan bersama.

Namun, ideologi bukan sekadar “kumpulan cita-cita indah”. Ideologi juga berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi keputusan, perilaku, atau arah hidup orang lain. Dalam negara, kekuasaan tampak dalam pemerintahan, hukum, aparat, lembaga politik, kebijakan ekonomi, dan pendidikan. Karena itu, ideologi sering menjawab pertanyaan: kekuasaan dipakai untuk apa, untuk siapa, dan dengan batas apa? Sebuah ideologi dapat menjadi pemersatu, tetapi juga dapat menjadi alat pembenaran jika digunakan untuk menutup kritik. Karena itu, belajar ideologi tidak cukup dengan menghafal definisi. Kita perlu belajar bertanya secara jernih.

Buku ini ditulis untuk membantu Anda memahami asal-usul ideologi, perkembangan maknanya, dan hubungannya dengan Pendidikan Pancasila. Dalam konteks Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan sangat penting karena nilai-nilainya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar bagi kehidupan bernegara: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Republik Indonesia, 1945). Karena itu, mempelajari ideologi bukan hanya mempelajari sejarah pemikiran dunia, melainkan juga belajar memahami dasar kehidupan berbangsa kita sendiri.

Pembahasan buku ini bergerak perlahan dari hal yang paling dasar. Kita akan mulai dari pertanyaan mengapa manusia membutuhkan ideologi. Setelah itu, kita membedakan ideologi dari istilah yang dekat dengannya, seperti filsafat, doktrin, pandangan hidup, dan dasar negara. Filsafat adalah usaha berpikir mendasar tentang kenyataan, pengetahuan, nilai, dan kehidupan. Doktrin adalah ajaran yang dirumuskan secara lebih tetap dan biasanya menuntut kepatuhan. Pandangan hidup adalah cara seseorang atau kelompok memaknai kehidupan. Dasar negara adalah landasan utama yang menjadi pijakan penyelenggaraan negara. Ideologi dapat berhubungan dengan semuanya, tetapi tidak sama persis dengan semuanya.

Kita juga akan menelusuri sejarahnya. Sebelum kata “ideologi” populer, manusia sudah memikirkan tatanan hidup bersama. Para pemikir kuno membahas negara, keadilan, hukum, dan kekuasaan. Akan tetapi, istilah idéologie mulai digunakan secara khusus pada masa modern oleh Antoine Louis Claude Destutt de Tracy untuk menunjuk “ilmu tentang ide” atau kajian mengenai asal-usul gagasan manusia (Destutt de Tracy, 1801–1815). Dari sana, makna ideologi berkembang. Ia tidak lagi hanya berarti kajian tentang ide, tetapi juga dipakai untuk menyebut sistem gagasan politik dan sosial.

Perubahan makna itu penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kata “ideologi” kadang dipakai secara netral, misalnya ketika kita berkata bahwa suatu negara memiliki ideologi tertentu. Tetapi kata ini juga kadang dipakai secara kritis, misalnya untuk menyebut gagasan yang dianggap menutupi kenyataan atau membenarkan kepentingan kelompok tertentu. Pemikir seperti Karl Marx dan Friedrich Engels memberi pengaruh besar terhadap makna kritis ini. Dalam The German Ideology, Marx dan Engels menekankan bahwa gagasan manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan material dan hubungan sosial tempat manusia hidup (Marx dan Engels, 1970). Dengan kata lain, cara orang berpikir tentang masyarakat sering berkaitan dengan posisi mereka dalam masyarakat itu.

Pernyataan tersebut perlu dipahami dengan hati-hati. Marx tidak sekadar mengatakan bahwa “uang menentukan semua pikiran manusia”. Pandangan seperti itu terlalu kasar dan tidak tepat. Yang ingin dipelajari dari Marx adalah cara ia menghubungkan gagasan, ekonomi, kelas sosial, kerja, dan kekuasaan. Kelas sosial dalam pembahasan Marx tidak hanya berarti kaya atau miskin secara umum, tetapi berkaitan dengan posisi kelompok manusia dalam hubungan produksi: siapa yang memiliki alat produksi, siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh keuntungan, dan bagaimana hubungan itu membentuk masyarakat. Nanti, pada bab-bab khusus, kita akan membahas gagasan seperti materialisme historis, perjuangan kelas, kapitalisme, nilai lebih, dan alienasi secara bertahap.

Mengapa pemikiran Marx perlu dipelajari dalam buku Pendidikan Pancasila? Bukan agar pembaca menerima semua gagasannya tanpa kritik. Juga bukan agar pembaca menolaknya tanpa memahami. Dalam pendidikan yang baik, kita belajar membandingkan gagasan secara adil. Marx adalah salah satu pemikir modern yang sangat berpengaruh dalam sejarah ideologi dunia, terutama dalam pembahasan sosialisme, komunisme, kapitalisme, buruh, dan ketimpangan sosial. Banyak gerakan politik abad ke-19 dan ke-20 dipengaruhi oleh tafsir terhadap pemikiran Marx, meskipun tafsir itu tidak selalu sama dengan tulisan Marx sendiri. Karena itu, memahami Marx membantu kita membaca sejarah ideologi modern dengan lebih kritis.

Pada saat yang sama, buku ini akan mengajak Anda membandingkan Marxisme dengan Pancasila secara bertanggung jawab. Pancasila tidak dapat dipahami hanya sebagai hafalan lima sila. Pancasila perlu dipahami sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional yang memberi arah bagi kehidupan bersama Indonesia. Yudi Latif menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari pergumulan sejarah, kebudayaan, agama, kebangsaan, dan cita-cita keadilan sosial Indonesia (Latif, 2011). Dengan demikian, ketika membandingkan Pancasila dengan ideologi lain, kita tidak cukup bertanya, “mana yang benar dan mana yang salah” secara tergesa-gesa. Kita perlu bertanya lebih teliti: bagaimana masing-masing memandang manusia, Tuhan, negara, kebebasan, persatuan, kepemilikan, demokrasi, dan keadilan sosial?

Sikap belajar yang diperlukan dalam buku ini adalah kritis, tetapi tidak sinis. Kritis berarti mau memeriksa alasan, bukti, sejarah, dan akibat dari suatu gagasan. Sinis berarti mudah mencurigai atau menolak tanpa usaha memahami. Dalam mempelajari ideologi, sikap kritis sangat penting karena ideologi sering menyentuh hal-hal yang dekat dengan identitas kita: agama, bangsa, keadilan, kebebasan, dan masa depan. Jika kita tidak kritis, kita mudah ikut arus propaganda. Jika kita hanya sinis, kita kehilangan kemampuan memahami mengapa suatu gagasan pernah menarik bagi banyak orang.

Sebagai contoh, ketika mendengar kata “liberalisme”, seseorang mungkin langsung menganggapnya baik karena berkaitan dengan kebebasan, atau langsung menganggapnya buruk karena dikaitkan dengan individualisme. Keduanya belum cukup. Kita perlu bertanya: kebebasan apa yang dimaksud? Kebebasan untuk siapa? Apa batasnya? Bagaimana hubungannya dengan keadilan sosial? Begitu pula ketika mendengar kata “komunisme” atau “kapitalisme”. Kita perlu memahami arti istilahnya, latar sejarahnya, tokoh-tokohnya, praktik politiknya, serta kritik terhadapnya. Dengan cara itu, Pendidikan Pancasila tidak menjadi pelajaran hafalan, tetapi latihan berpikir warga negara.

Buku ini juga akan membantu Anda membedakan antara ideologi sebagai gagasan dan ideologi dalam praktik sejarah. Sebuah ideologi dapat memiliki rumusan yang tampak ideal, tetapi penerapannya dapat berbeda karena dipengaruhi kepentingan politik, kondisi ekonomi, budaya, pemimpin, lembaga, dan konflik sosial. Misalnya, gagasan tentang keadilan sosial dapat muncul dalam berbagai ideologi, tetapi cara mencapainya bisa sangat berbeda. Ada yang menekankan peran negara, ada yang menekankan kebebasan pasar, ada yang menekankan gerakan kelas pekerja, dan ada yang menekankan musyawarah serta gotong royong. Karena itu, kita perlu membaca ideologi pada dua tingkat: apa gagasannya dan bagaimana ia dijalankan.

Pada akhirnya, tujuan buku ini bukan membuat Anda menghafal sebanyak mungkin nama ideologi. Tujuannya adalah membantu Anda memiliki peta berpikir. Dengan peta itu, Anda dapat membaca berita politik dengan lebih tenang, memahami perdebatan sosial dengan lebih jernih, dan menilai gagasan publik dengan lebih bertanggung jawab. Ketika suatu kelompok menawarkan perubahan, Anda dapat bertanya: nilai apa yang mereka bawa? Siapa yang dilindungi? Siapa yang mungkin dirugikan? Bagaimana kekuasaan dikontrol? Apakah martabat manusia dihormati? Apakah persatuan dijaga tanpa mematikan kebebasan berpikir?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat penting bagi warga negara Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa kehidupan bersama tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan, keuntungan, atau suara terbanyak semata. Kehidupan bersama perlu dituntun oleh nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Karena itu, memahami ideologi berarti belajar melihat hubungan antara gagasan dan kehidupan nyata: antara nilai dan kebijakan, antara cita-cita dan tindakan, antara sejarah dunia dan tanggung jawab kita sebagai warga negara.

Dengan bekal ini, mari kita mulai dari pertanyaan pertama: mengapa manusia membutuhkan ideologi?

References

Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude. 1801–1815. Éléments d’idéologie. Paris: Courcier.

Heywood, Andrew. 2021. Political Ideologies: An Introduction. 7th ed. London: Bloomsbury Academic.

Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Marx, Karl, dan Friedrich Engels. 1970. The German Ideology. Edited by C. J. Arthur. New York: International Publishers.

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan.